Pemkab Tubaba mendapat sorotan Tim Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Prorakyat.id September 02, 2025 0

Rapat khusus pemkab Tubaba  bersama tim koordinasi supervisi  komisi pemberantasan korupsi

 (KPK RI) Selasa (02/09/25).

Tubaba.prorakyat.id---Tim Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menyoroti Serius Beberapa Hal Tentang Realisasi Anggaran, Pendapatan Hingga Aset Badan Milik Daerah (BMD) Kabupaten Tulangbawang Barat Lampung.  

Hal tersebut berhasil dihimpun oleh wartawan saat digelar nya rapat tertutup pemerintah setempat bersama tim koordinasi program pemberantasan korupsi di ruang rapat Bupati.  Selasa (02/09/25)

Berdasar informasi yang dihimpun dari salah satu  peserta rapat yang tidak ingin namanya ditulis membenarkan bahwa, Tim Korsup
KPK serius menyoroti terkait penertiban Aset pemkab yang selama ini dianggap belum pernah tertib administrasi. 

"Ya mereka menyoroti beberapa hal, masalah aset barang milik daerah  yang belum tertib, dan masalah pendapatan daerah agar dapat transparan, soal pajak, soal pelayanan publik, soal dinkes, soal disdik, soal perizinan hingga capil dan intinya bupati disarankan untuk dapat melakukan Evaluasi secara menyeluruh " ungkapnya. 

Adapun tugas dan tujuan Tim Korsup KPK tersebut bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penindakan korupsi di tingkat pemerintah daerah maupun instansi pemerintah lainnya. 

Mereka melakukan kegiatan seperti memantau, mengevaluasi kinerja, dan memberikan arahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih baik dan terhindar dari praktik korupsi. 

Fungsi utama dan tugas Tim Korsup KPK diantaranya, Menyelaraskan dan mengkoordinasikan program- program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan KPK. 

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program pencegahan korupsi di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga negara. 

Dengan demikian Tim Korsup KPK berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih baik, seperti pada pengelolaan perizinan, tata ruang, dan aset daerah. 

Selain itu lanjut dia, Tim Korsup KPK juga meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang membidangi melakukan seleksi dan Tender Proyek dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat benar benar selektif dan transparan. Bahan Tim Korsup KPK juga Soroti soal perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda). (Pr04)