Jakarta – Isu Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden beredar melalui pesan berantai yang mencatut nama organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), PROJO, serta Ketua Umumnya Budi Arie Setiadi.

Pesan tersebut memuat klaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri setelah salat Jumat, 9 Oktober 2026. Informasi itu beredar dalam bentuk tangkapan layar dan turut mengaitkan isu tersebut dengan pertemuan Jokowi bersama Presiden Prabowo Subianto.

Selain kabar mengenai pengunduran diri Gibran, pesan berantai itu juga memuat klaim soal pembagian tiga kursi menteri kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Nama Budi Arie turut dicatut dalam pesan tersebut. Narasinya menyebut seolah-olah Budi Arie telah bertemu Jokowi dan membahas perkembangan politik terbaru, termasuk situasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pesan yang beredar tidak menyertakan sumber resmi ataupun keterangan yang dapat diverifikasi.

PROJO kemudian meminta masyarakat tidak serta-merta mempercayai informasi tersebut. Organisasi itu menegaskan bahwa klaim mengenai Gibran yang disebut akan mengundurkan diri maupun isu PSI memperoleh tiga kursi menteri tidak dapat dipercaya hanya berdasarkan tangkapan layar atau pesan WhatsApp dengan sumber yang tidak jelas.

PROJO juga mengimbau masyarakat melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskan pesan tersebut. Pengecekan dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, lembaga negara, maupun pernyataan resmi dari pihak-pihak yang namanya dicatut.

PROJO Ingatkan Potensi Kegaduhan

PROJO menilai penyebaran informasi politik tanpa sumber yang jelas berpotensi memengaruhi opini publik dan menimbulkan kegaduhan. Karena itu, masyarakat, terutama jaringan pendukung PROJO, diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang kebenarannya belum terbukti.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa isu mengenai pergantian pejabat negara, pengunduran diri Wakil Presiden, maupun perubahan susunan kabinet tidak dapat dipastikan hanya melalui pesan anonim.

Menurut PROJO, setiap perubahan dalam struktur pemerintahan memiliki mekanisme serta prosedur ketatanegaraan yang harus dilalui. Informasi terkait hal tersebut semestinya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, lembaga negara, atau pernyataan langsung dari pihak yang berwenang.

Nama Jokowi, Prabowo hingga Gibran Dicatut

PROJO kembali mengingatkan publik agar tidak menjadikan pencantuman nama tokoh atau organisasi sebagai jaminan bahwa sebuah informasi benar. Dalam pesan yang beredar, sejumlah nama dicatut, di antaranya Jokowi, Budi Arie, Presiden Prabowo Subianto, dan Gibran.

PROJO mengajak masyarakat tetap tenang, menghormati proses konstitusional, serta tidak memberikan ruang bagi informasi palsu yang dapat memicu perpecahan.

Dengan demikian, klaim Gibran mundur pada Jumat, 9 Oktober 2026, serta isu PSI memperoleh tiga kursi menteri belum dapat dianggap sebagai informasi yang benar hanya berdasarkan pesan berantai tersebut.

PROJO meminta masyarakat mengutamakan informasi dari sumber resmi dan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum meneruskan pesan yang berpotensi menimbulkan keresahan.