JAKARTA — Ketua Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat, Muchlis Patahna, mendesak Kapolri dan Kabareskrim Polri memberikan kepastian terkait penanganan laporan terhadap Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natalie. Laporan yang diajukan sekitar 40 organisasi masyarakat Islam tersebut berkaitan dengan polemik penyebaran potongan video ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Muchlis menilai, laporan yang telah masuk ke Bareskrim Polri perlu ditangani secara profesional dan transparan. Ia meminta agar proses hukum tidak berlarut-larut tanpa penjelasan mengenai perkembangan maupun kepastian tindak lanjutnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan reputasi seorang tokoh nasional, tetapi juga menyentuh persoalan kerukunan umat beragama dan tanggung jawab menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Dalam keterangannya melalui rilis pada Rabu (18/11/2026), Muchlis meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap laporan tersebut dan memastikan setiap pengaduan masyarakat memperoleh perlakuan yang setara.

Ia mengingatkan bahwa lambatnya penanganan tanpa kejelasan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum.

Muchlis menegaskan, Aliansi 40 Ormas Islam tidak bermaksud mencampuri kewenangan penyidik. Namun, sebagai pihak yang turut mengawal laporan, aliansi merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses hukum berjalan hingga menghasilkan kejelasan.

Ia juga meminta Bareskrim menyampaikan informasi mengenai perkembangan perkara, termasuk tahapan penyelidikan maupun penyidikan yang telah dilakukan.

Menurut Muchlis, keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penanganan perkara, kata dia, tidak seharusnya dipengaruhi oleh popularitas ataupun posisi seseorang di ruang publik.
Sebagai informasi, Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat yang beranggotakan sekitar 40 organisasi masyarakat Islam telah melaporkan Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri pada 4 Mei 2026.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Pokok laporan berkaitan dengan unggahan dan penyebaran potongan video ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pihak pelapor mempersoalkan penyebaran potongan video tersebut karena dinilai disertai narasi yang tidak utuh dan keluar dari konteks pembicaraan. Mereka menilai penyebaran konten tersebut berpotensi membentuk persepsi tertentu di tengah masyarakat.

Persoalan itu kemudian diminta untuk ditelusuri melalui mekanisme hukum, terutama karena dinilai berkaitan dengan reputasi Jusuf Kalla serta sensitivitas hubungan antarumat beragama.

Sebagai tindak lanjut pengawalan, perwakilan aliansi mendatangi Bareskrim pada 11 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menyerahkan surat kepada Kabareskrim agar laporan yang telah disampaikan tetap mendapat perhatian di tingkat Mabes Polri.

Muchlis menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi masyarakat dalam menjaga kehidupan kebangsaan. Ia berharap kepolisian memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga laporan tersebut tidak terus menggantung tanpa kepastian.

Ia juga menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum. Menurutnya, tidak boleh muncul anggapan bahwa penanganan suatu perkara berjalan lambat hanya karena melibatkan figur tertentu, sementara perkara lainnya dapat diproses lebih cepat.

Karena itu, Muchlis meminta Kapolri dan Kabareskrim memastikan koordinasi penanganan laporan berjalan dengan baik serta memberikan informasi perkembangan perkara kepada pihak pelapor secara terbuka.

Aliansi 40 Ormas Islam, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia.

Muchlis menegaskan, pihaknya menginginkan agar perkara tersebut ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum diharapkan dilanjutkan. Sebaliknya, apabila unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka.

Bagi Muchlis, penanganan laporan tersebut menjadi salah satu ujian terhadap komitmen penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Ia berharap hukum tetap ditegakkan tanpa dipengaruhi kedudukan, popularitas, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan.